 |
| Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menerima surat rekomendasi Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Ketua DPD PDIP Jakarta, Boy Sadikin, di Balaikota Jakarta, Rabu (3/12). (CNN Indonesia/Hanna Azarya) |
Djarot akhirnya secara resmi dipilih sebagai wakil gubernur oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Rabu (3/12). Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menyerahkan surat rekomendasi calon wakil gubernur DKI Jakarta kepada Ahok.
PDIP merekomendasikan nama Djarot Syaiful Hidayat, persis keinginan Ahok, sapaan akrab Basuki. Surat rekomendasi diantarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta Boy Bernardi Sadikin –yang sebelumnya tak disetujui Ahok sebagai wakilnya.
Djarot kemudian mengatakan Ahok meminta secara langsung kepada dirinya untuk mengawal reformasi birokrasi di pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut mencakup pengubahan paradigma birokrasi.
“Prinsip dasarnya memberikan layanan pada masyarakat bukan meminta dilayani. Juga, lebih tanggap atas apa yang menjadi persoalan besar di masyarakat,” ujar dia. Hal itu juga termasuk membangun birokrasi responsif yang bertangungjawab dan bersih.
Lebih jauh lagi, dia mengatakan tugas dirinya ke depan juga termasuk melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
“Sebelum bekerja mendampingi Pak Gubernur harus turun kulonuwon dulu pada DPRD dan bangun silaturahmi,” ujar dia.
Komunikasi tersebut penting dibangun, katanya, untuk menyamakan visi dan misi antara DPRD dengan pihak pemerintah DKI Jakarta.
“Tujuannya apa yang nantinya ditugaskan sama Pak Gubernur kita siap jalankan dan satu kesatuan,” kata dia.
Hubungan antara Ahok dan DPRD akhir-akhir ini memang sempat memanas, terutama menjelang proses pelantikan Ahok, pada Rabu (19/11). Wakil Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD sempat menolak rencana pelantikan Ahok dengan tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut didasarkan atas adanya perbedaan dasar hukum antara wakil KMP dengan wakil Koalisi Indonesia Hebat mengenai pemilihan gubernur.
Pihak KMP di DPRD DKI Jakarta bahkan sempat mengunjungi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk berkonsultasi mengenai kisruh pelantikan Ahok. Tak hanya itu, mereka juga mengirimkan surat permintaan penundaan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Permintaan Ahok kepada Djarot untuk membangun komunikasi yang baik diharapkan bisa meredakan ketegangan tersebut.
Post a Comment