Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumumkan nama-nama menteri dengan alasan masih memverifikasi laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menilai yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu sangatlah positif, namun nama yang sudah lolos dari KPK dan PPATK nantinya belum tentu tidak korupsi.
"Apa yang dilakukan Jokowi dengan meminta masukan KPK dan PPATK adalah hal yang positif, meskipun tidak ada jaminan bahwa yang lolos jadi Menteri karena tidak di garis merah dan kuning oleh KPK dan PPATK, nantinya tidak akan korupsi," ujar Andi kepada Okezone, Sabtu (25/10/2014).
Seharusnya, kata dia, Jokowi pasca terpilih sampai dengan pelantikan seharusnya dimanfaatkan untuk meminta tanggapan KPK terhadap nama-nama pembantunya.
"Sayang waktu yang panjang tidak dimanfaatkan minta tanggapan KPK dan PPATK, padahal itu bisa saja dilakukan seperti halnya koordinasi dengan pemerintah," lanjutnya.
Andi menambahkan, bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah menelusuri para calon menterinya secara diam-diam.
"Tetap ditelusuri latar belakang, track record dan kondisi para calon menteri secara diam-diam ke Polri dan BIN, selain uji kesehatan dan wawancara," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi mengatakan KPK sudah menyerahkan delapan nama calon menteri ke Presiden Jokowi setelah diberi penilaian. Semuanya dinyatakan bersih dari kasus hukum.
Post a Comment